Menyoal Multikulturalisme NU

Oleh: Mufiqur Rahman*

Diskursus pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj (SAS) dalam pidatonya pada Muktamar Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SGBK), Minggu (27/1/2019). Menyita perhatian masyarakat luas.

Pernyataan tersebut khususnya tentang sikap multikural NU yang mengakomudir kebhinekaan dan keberagaman bangsa dalam agama, budaya, suku dan etnis dengan mengedepankan sikap toleransi, moderat, keadilan, dan ‘tawadhu’ dalam menyelesaikan masalah keummatan.

NU selalu tampil menyejukkan dan mendamaikan dalam segala aspek gerakannya, gerakan NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan selalu multikuralistik. Bahkan NU telah melakukan ekspansi gerakan sebagai penyeimbang dan mediator konflik, misalnya dalam menyelesaikan konflik, NU sebagai ormas terbesar di Indonesia telah teruji membantu menyelesaikan konflik dalam skala nasional bahkan global.

Selain itu, NU juga turut andil dalam semangat menyelesaikan konflik Timur Tengah, dengan menyuarakan keadilan dan moderasi serta pesan kemanusian. Seperti saat terjadi konflik Afganistan, NU berperan secara proporsional untuk melakukan mediasi dengan kelompok yang bertikai di Afganistan.

Ini adalah salah satu bukti dari perjalanan perjuangan NU dalam pertisipasinya mendamaikan ummat. Kemudian juga ketika terjadi diskriminasi dan persekusi terhadap minoritas muslim di Indonesia atau konflik horizontal lainnya, NU tampil sebagai kelompok pembela minoritas melalui GP Ansor dan Lakpendam NU.

Organisasi ini menjadi pahlawan melawan diskriminasi dan intoleransi dan selalu mengingatkan bahwa kelompok minoritas muslim adalah saudara sebangsa dan setanah air yang memiliki hak hidup dengan tenang.

Sikap multikulturalistik NU juga mewarnai saat munculnya gerakan kekerasan teororisme, radikalisme dan fundamentalisme. NU dengan menjaga NKRI tampil sebagai mediator pemerintah untuk menamatkan gerakan fundamentalisme dan radikalisme dari bumi pertiwi dengan melawan radikalisme agama.

Bahkan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj (SAS) juga sempat menyatakan bahwa multikulturalisme atau toleransi harus dipegang teguh dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang disampaikan pada Harlah NU di Papua, beberapa waktu lalu.

Adagium ini menegasikan bahwa NU kental dengan paradigma multikultural dan menyakini Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamien akan dirasakan oleh keberagaman masyarakat dengan paradigma multikulturalisme yang menurut penulis keberagaman masyarakat Indonesia merupakan kehendak dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai penggerak sejarah keberagaman (Great God Theory).

Paradok Multikulturalisme
NU jika dilihat dari segala aspek, Meminjam istilah Hendry Thomas dalam bukunya ‘Indonesia Zamrud Toleransi (2012)’ bahwa pengalaman toleransi ada pada simbol, praktek dan tokoh. Maka ketua PBNU adalah simbol NU dan sekaligus tokoh NU yang segala praktek gerakannya dilihat dan diperhatikan sekaligus bahkan diidolakan dan bisa juga dihinakan.

Maka pernyataan PBNU pada Muktamar Muslimat NU bisa saja merupakan pernyataan tokoh, dan simbol NU yang dalam pernyataannya menimbulkan paradok multikulturalisme yang telah didengungkan oleh SAS sendiri.

Beragam reaksi dari kalangan masyarakat (termasuk nahdliyyin) juga menyangsikan atas pernyataan PBNU yang mengatakan ‘bahwa selain NU adalah salah’, interpretasi publik menganggap bahwa SAS telah menodai tubuh multikulturalisme dengan menganggap kelompok lain salah dan yang benar hanya kelompoknya.

Walaupun pernyataan ini masih kontroversial dan telah diklarifikasi bahwa SAS tidak bermaksud demikian, namun bagai melempar kail di tengah lautan. Publik pun telah bernafsu menghukum dan mengkritik pernyataan ini mentah-mentah, tanpa membutuhkan klrarifikasi (tabayyun).

Ini sangat membahayakan dan akan mengganggu geneologi NU sebagai ormas yang menjunjung tinggi multikulturalisme dan toleransi. Kritik ini mesti dimaknai sebagai bentuk perwujudan dari eksistensi manusia yang berfungsi sebagai subyek yang melihat dan merasakan dan memiliki pengetahuan yang dalam teori sosial disebut sebagai knowledgble agent yang memiliki pengetahuan.

Maka ketua umum PBNU sebagai simbol dan tokoh ormas yang mencintai perdamian dan persatuan bangsa seharusnya tidak menyampaikan narasi yang dapat menimbulkan reaksi yang justru merusak nilai toleransi dan moderasi NU dari dalam dan hanya melahirkan fanatisme sektarian.

Waspadai Fanatisme Sektarian
Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbanyak maka ketika sebuah diskusi mengangkat tentang term kemajuan Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari landscap dan peran Agama sebagai pedoman hidup pemeluknya yang ada dan hadir di negara masyarakat multikltural.

Maju tidaknya negara ini tergantung bagaimana sumber daya manusianya, prinsip dan sikap yang dipegang teguh para sebuah netizen state. Ceritra kemajuan Indonesia sebagai negara agama tertentu juga tidak lepas dari bayang-bayang kegagalan dunia Islam mempertahankan masa keemasan dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, semisal jatuhnya Baghdad menimbulkan gejolak luar biasa yang menyebabkan sebuah kemunduran Islam khususnya dalam ilmu pengetahuan.

Tentang Kemunduran Islam, penulis sepakat reasoning Azyumardi Azra yang bermuara akibat dari jatuhnya Baghdad, kaum muslimin berada pada masa stagnan, kejumudan dan kemunduran.

Masa Stagnansi ini akibat dari konflik politik diantara kaum muslimin terus menerus terjadi yang mengakibatkan stabilitas pemerintahan terganggu yang kemudian merusak sistem perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Kedua menurut Azra meningkatnya sektarianisme di kalangan kaum muslimin mengakibatkan terjadi fanatisme aliran/madhab, sehingga segala upaya dihabiskan dalam rangka membela kelompok dan aliran masing-masing. Dengan demikian, tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang dihasilkan kecuali tentang tambahan argumen untuk memperkuat aliran masing-masing.

Ketiga kata Azra diharamkannya berfikir rasional (philosophis) dan kritis karena dianggap bersebrangan dengan wahyu, padahal rasio dan wahyu dapat berjalan dialogis. Sehingga kaum muslimin hanya terkooptasi dalam ilmu fiqih yang sempit dan berujung adanya beberapa kelompok yang mempertahankan kejumutan.

Apakah pernyataan Ketum PBNU menyebabkan pada fanatisme sektarian? tentu jawabannya adalah sebuah probabilitas dan kemungkinan ya atau tidak. Hanya saja tiga faktor kemunduran peradaban Islam yang salah satunya adalah fanatisme sektarian yang disebutkan di atas mestinya diwaspadai oleh tokoh ormas NU.

Dengan berfikir rasional, meninggalkan sektarianisme yang berlebihan dan bersikap multikutural. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah membangun narasi-narasi di ruang publik yang mengedukasi nilai-nilai Ke-Nu-an sesuai dengan Khittoh NU. [adm]

*Dosen IAI Al-Khairat Pamekasan, tengah menempuh program Doktoral di Malang.

Tulisan ini dikutip dari beritajatim.com dalam http://beritajatim.com/postingan-anda/menyoal-multikulturalisme-nu/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *